Untuk itu, pihak kepolisian sedang berusaha mengubah sejumlah peraturan untuk menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut. “Sehingga nanti transparansi maupun juga digitalisasi online, mereka juga bisa ikut dalam platform,” sambung Vinsen.
Menurutnya, digitalisasi akan membantu menyederhanakan proses pengajuan perizinan event yang selama ini dianggap lama, mahal, dan berbelit-belit. Salah satu contohnya soal simplifikasi dokumen. “Ribetnya dokumen. Kalau dikumpulkan, ada 28 jenis. Kita mau simplifikasi itu. Sekali di-upload, sudah tidak diminta lagi,” ujarnya.
Pihaknya berencana untuk menguji coba platform tersebut pada akhir Juli 2023 di lima kota, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung. “Event ini sangat penting, selain dari memutar ekonomi karena menghasilkan total transaksi Rp10 triliun, lapangan kerja juga bisa tercipta,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.
Beberapa bulan lalu, Menparekraf menyebut bahwa perizinan penyelanggaraan event terlanjut lekat dengan narasi “susah dan mahal.” Padahal dengan digelarnya banyak event secara terus-menerus disebut sebagai salah satu pemicu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
“Memang harus ada perubahan Saya sudah dapat perintah pak presiden (Jokowi) untuk membahas perizinan event berbasis elektronik,” kata Sandiaga dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.